Jokowi Minta Pembuatan e-KTP Maksimal 1 Jam!


Presiden Joko Widodo meminta pelayanan pembuatan e-KTP berlangsung maksimal satu jam. Ia menugaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuat peraturan menteri terkait batasan waktu pembuatan e-KTP.

“Arahan Bapak Presiden, Mendagri segera membuat permendagri yang intinya menegaskan memberi batas waktu dalam hitungan jam bagi masyarakat yang akan mengurus e-KTP di seluruh wilayah NKRI,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (4/4/2018).

“Mendagri dalam minggu ini akan segera mengeluarkan permendagri bahwa pembuatan KTP, baik di dukcapil pusat maupun di dukcapil kabupaten/kota di seluruh Indonesia pembuatannya maksimum 1 jam,” sambungnya.

Jokowi Minta Pembuatan e-KTP Maksimal 1 Jam!Namun, lanjut Tjahjo, aturan ini bersifat situasional. Jika di daerah mengalami gangguan pada komputer atau masalah listrik padam, bisa menjadi pertimbangan untuk lebih waktunya.

Dalam rapat kabinet terbatas tadi, Tjahjo juga melaporkan bahwa perekaman e-KTP per hari ini sudah mencapai 97,4 persen.

“Sisanya terkait belum adanya kesadaran masyarakat yang proaktif merekam e-KTP atau ada hambatan administrasi di dukcapil,” terangnya.

Dia juga melaporkan terkait penduduk yang pada hari-H pemungutan suara pilkada menginjak usia 17 tahun namun belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 2,2 juta orang.

Mengenai kemungkinan adanya pemalsuan, Mendagri meyakini tidak akan bisa, karena di data Kemendagri misalnya saya sudah punya KTP elektronik di Jalan Potlot, nantinya di Semarang mau membuat lagi KTP elektronik tidak bisa karena sudah ada datanya.

“Jadi KTP yang ganda itu tidak mungkin sekarang. Walaupun sekarang masih ada yang ganda dari yang lama-lama. Kalau ke depan tidak ada. Tinggal kalau dia pindah alamat atau meninggal dunia, baru diubah. Itu saja,” tegas Tjahjo.

Sementara terkait kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap daerah yang tidak melaksanakan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku belum bisa membicarakannya.

“Tapi ada tanggung jawab kami men-drop blankonya dulu ke daerah. Kami juga minta daerah harus pro aktif, kalau blankonya habis ya kontaklah ke pusat untuk ambil. Kan di gudang kami stok ada 1,5 juta,” ujar Tjahjo.