WAH.. Bagaimana Bisa Kini Sertifikat HALAL Dikelola Pemerintah, Lalu Apa Tugas MUI?

Ketua Umum MUI K.H. Maruf Amin mengatakan UU JPH mengamanatkan setiap produk harus mendapatkan sertifikat produk halal. Pada awalnya sertifikat halal itu sifatnya kesukarelaan (tidak wajib) dan seiring terbitnya UU JPH mengamanatkan setiap produk wajib mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat.

Menurut dia, MUI sebelumnya hanya memiliki wewenang menyelenggarakan sertifikasi halal bagi produk secara voluntary (sukarela) dan belum secara mandatory (wajib perintah UU). Sementara pengawasan dan penegakkan hukum itu ada di luar kewenangan MUI.

“Dengan UU JPH dan diresmikannya BPJPH hari ini untuk penyelenggaraan yang lebih baik. MUI dengan kewenangannya untuk pemfatwaan akreditasi lembaga-lembaga Lembaga Pemeriksa Halal. MUI melakukan tugas-tugas itu dan mendukung terlaksananya sertifikasi halal yang sekarang di bawah BP JPH,” kata Ma’ruf Amin.

Menambahkan, Kepala BPJPH Sukoso mengatakan lembaganya berwenang untuk meregistrasi produk halal di dalam dan luar negeri, mencabut label halal, memeriksa akreditasi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan mengupayakan penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran terkait produk halal.

Dia mengatakan badan yang dipimpinnya itu bersinergi dengan MUI untuk tata kelola yang baik terkait UU JPH. Dengan kerja sama yang baik itu akan menjadi alat penting untuk akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lewat sertifikasi produk.

“Kerja sama yang baik untuk pelayanan JPH dengan transparansi standar halal ini, dengan komunikasi yang baik menjadikan JPH memberi nilai tambah terciptanya daya saing produk,” kata dia.

Sumber:
http://m.kontan.co.id/news/kini-sertifikasi-halal-akan-dikelola-pemerintah
http://m.kontan.co.id/news/sertifikasi-halal-oleh-pemerintah-apa-tugas-mui