WAH.. Bagaimana Bisa Kini Sertifikat HALAL Dikelola Pemerintah, Lalu Apa Tugas MUI?

Related image

Kementerian Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjadi awal mula sertifikasi halal dikelola oleh pemerintah.

“Peresmian BPJPH sesuai amanat UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal). Berharap dengan kehadiran badan ini di lingkungan Kemenag akan ada perubahan yang lebih baik, khususnya di industri halal,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di kantornya di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Dia mengatakan dengan kehadiran BPJPH tidak berarti mengesampingkan peran Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya banyak mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi produk halal meski sekarang sudah resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Ada tiga kewenangan MUI meski sudah ada BPJPH,” kata Lukman.

Dia mengatakan tiga peran MUI terkait sertifikasi halal tersebut di antaranya penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH.

“Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut,” kata dia.